Jatim Aktual, Surabaya – Masih seputar Kasus Dana Hibah Provinsi Jawa Timur dan pernyataan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang menganalogikan Dana Hibah seperti halnya Kentut,
Perhatikan kutipan berikut. “Kalau di agama, kalau di agama itu kayak orang kentut, hibah itu, dihibahkan selesai, ya lupakan, ikhlas, kalau di pemerintahan Jawa timur, hibah kita itu berupa uang, eee ada tahapan-tahapan yang harus dimonetoring, tugas kami hanya verifikasi administrasi, sampe disitu, mulai administrasi proposal, lengkap transfer, urusan pokmas,” kata Amirullah sebagaimana dilansir media kempalan.com
Sekdis PU Bina Marga mengeluarkan pernyataan segamblang itu tentu ada alasan yang melatar belakangi, sehingga perlu ditelisik kembali siapa sosok Mohammad Amirullah tersebut, apakah sosok ini ada hubungannya dengan para oknum/mafia hibah mulai beberapa tahun sebelumnya, di skip dulu sejenak, akan dilanjut pada pembahasan berikutnya, soal sosok Sekdis PU Binamarga Jatim.
Soal Analogi Dana Hibah dengan kentut tentu menuai respon negatif apalagi pernyataan itu diucapkan oleh orang nomor dua di Dinas PU Bina Marga Jatim.
Apalagi berkaitan dengan anggaran negara tentu harus berhati-hati dalam penggunaannya.
Pernyataan diatas sama halnya dengan memberi peluang/ mengajak para mafia untuk bermain anggaran negara.
“Sebentar saya coba bikin opini sedikit. (Menurut Pak Amirul di Dinas PU itu Anggaran Dana Hibahnya tidak diawasi, tentunya gampang donk nyuri dana negara melalui PU Binamarga hanya bermodal berkas Pokmas, karena gak ada pengawasan yang terpenting semua berkas lengkap saat di Verifikasi bisa lolos. Urusan dibawah dananya mau diapakan itu sudah urusan pokmas. Tinggal atur aja mau minta anggaran berapa tiap titik). Nah kalau analogi sekdis PU diatas kemudian diartikan atau ditafsir begini tentu kan masih masuk akal, sehingga untuk tidak menjadi virus ke instansi lainnya, gubernur segera ambil langkah, paling tidak sekdis itu digeser kalau gak mau dicopot.” Ungkap Muhri, Selaku mantan Aktivis Gerakan.
Pihaknya berharap kasus Dana Hibah dan Polemik pernyataan Sekdis ini segera dituntaskan, dan semoga tidak menjadikan Dinas PU BM sebagai ladang “Penggelapan Dana Negara yang berkedok Hibah”
Hingga berita ini diturunkan sejumlah aktivis gerakan terus melakukan pengkawalan melalui aksi dan audiensi
