TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Berita  

Terkait Kejelasan Pengadaan Batik ASN, Dear Jatim Lakukan Aksi Part II Didepan Pemkab Sumenep

Jatim Aktual, Sumenep – Dear Jatim kembali lakukan aksi jilid II di depan kantor Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sumenep dengan tujuan meminta kepastian kepada Bupati Sumenep yang dari aksi pertama sampai aksi jilid II belum memberikan kejelasan sama sekali

 

Ali rofik selaku Kordinator lapangan (Korlap) aksi dalam orasinya mengatakan, pengadaan seragam batik ini sudah sangat menindas para pengrajin batik di kabupaten Sumenep

 

“Kami mengatakan seperti itu karena sudah jelas para pengrajin batik hanya di berikan keuntungan sebesar Rp. 17 ribu saja. Itupun hanya per seragam batik”. Kata Rofiq. Kamis (2/02/2023)

 

Menurut Rofiq, para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pengrajin batik juga mengeluhkan adanya harga yang disembunyikan kemudian di jual oleh Pemkab, dengan berbagai macam harga seperti salah satunya sebesar Rp. 250 ribu

 

“Kenapa seperti itu, ya karena Perbup nya bodong, sebab berdasarkan regulasi kalau dilakukan dengan benar itu akan baik, beda dengan sebaliknya”. Terangnya

 

Selain itu, dari 9 ribu ASN yang ada di kabupaten Sumenep untuk pengadaan batik tera’ bulan ataupun baddai sudah hampir 5 ribu potong yang selesai

 

“Dari keseluruhan pengadaan batik itu banyak sekali permainan harga yang dilakukan oleh oknum pengusaha batik canteng koning karena tidak ada aturan untuk bagaimana menimalisir problem ketika oknum tersebut mengambil keuntungan dari pengadaan batik ini”. Jelasnya

 

Tidak hanya itu, Rofiq juga menuding Pemkab merupakan pelindung para oknum Kapitalis, dan itupun tidak ada sama sekali suntikan dari dana APBD yang seharusnya di tanggung semua, justru malah dibebankan kepada ASN langsung

 

“Lagi-lagi oknum pengusaha canteng koning itu mendapatkan untung hanya dengan tukang langkang, bahkan mirisnya lagi dari total keuntungan 9 ribu batik, oknum tersebut diperkirakan mendapatkan keuntungan Rp. 1 milyard lebih”. Tegasnya

 

Menanggapi perihal batik baddai bahwa sebelumnya menyebutkan di Perbup 81 motif tera’ bulan dan meskipun surat pembaruannya tidak menyebutkan motif maka yang jelas regulasi yang dulu tetap menjadi acuannya meskipun tidak ada di dalam aturan

 

“Sangat jelas ASN harus diwajibkan untuk membeli meskipun tidak di sebutkan, karena nantinya akan ada sanksi yang akan diberikan karena tidak memakai batik tersebut”. Tendasnya

 

Menyikapi hal tersebut Kabag Hukum Pemkab Sumenep Hizbul Wathan saat menemui masa aksi menjelaskan, Perbup itu berdasarkan Permendagri no. 11 yang didalmya mengatur tentang seragam ASN, dan dari itu terbitlah dasar Permendagri yang kemudian pihaknya kembali membuat Perbup yang baru

 

“Awalnya memang Perbup 81 kemudian ada perubahan dari Permendagri terkait dengan P3K yang harus memakai seragam juga, maka kami kemudian mencabut Perbup 81 diganti dengan Perbup 73 yang didalmnya mengatur keselurhan pakaian dinas seperti bupati, wakil bupati, ASN, bahkan P3K”. Ungkapnya